Cahayalampung.com (Mesuji) – Pada saat ini di Kabupaten Mesuji telah berkembang isu – isu di tengah masyarakat terkait adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Pemerintahan Kabupaten Mesuji. Khususnya perihal Nepotisme di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mesuji.
Adapun Dugaan Nepotisme tersebut mengarah kepada Bupati Kabupaten Mesuji Saply TH. Pasalnya isu yang beredar di masyarakat ada beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji yang dikendalikan oleh Anak Bupati Mesuji Saply TH dan adanya keterkaitan beberapa Dinas di Lingkup Pemerintah setempat
Berdasarkan data yang dihimpun Cahayalampung.com bahwa isu – isu yang berkembang di masyarakat adalah adanya dugaan praktik terkait setoran proyek yang dilakukan oleh Putra Bupati Mesuji yang saat ini menjadi Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
Begitu juga terkait isu dimana beberapa proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Mesuji telah dikendalikan oleh kedua Putra Bupati Mesuji Saply TH yaitu K dan Y.
Adapun isu – isu yang berkembang di tengah masyarakat yaitu, Jual beli jabatan yang diduga dilakukan oleh Putra Bupati Mesuji Saply TH yang saat ini menjadi pejabat eselon II. Kemudian Proyek pembangunan dianggap tidak berkualitas karena diduga adanya praktik setoran proyek. Proyek tersebut diisukan dikondisikan juga oleh orang-orang Dinas dan keluarga Bupati Mesuji Saply TH.
Selain itu Rehabilitasi sungai di Mesuji diduga tidak dikerjakan sesuai kontrak kerja. Pasalnya hanya dibersihkan seperti rehabilitasi irigasi Jaya Sakti senilai Rp.2,2 miliar, rehabilitasi irigasi Sungai Sidang Rp.4 miliar, dan rehabilitasi irigasi Way Abang Rp.1,8 miliar. Proyek rigid beton ruas jalan di Kecamatan Simpang Pematang spek betonnya dianggap tidak sesuai dengan kontrak. Sebab tidak menggunakan beton K-300.
Isu – isu yang berkembang di tengah masyarakat tentu bisa menjadi sebuah opini yang belum diketahui kebenarannya tanpa adanya penjelasan dari pihak-pihak terkait yang didalamnya menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Atas hal tersebut Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah angkat bicara terkait isu – isu yang berkembang di masyarakat.
Elfianah mengatakan dugaan KKN tersebut masih berupa isu yang belum diketahui kebenarannya. Menurutnya apabila memang di dalam pelaksanaannya ada permainan, maka DPRD akan melakukan pengawasan karena DPRD memiliki hak.
“Itukan masih isu yang kita belum tahu kebenarannya, kami selaku DPRD tugasnya menganggarkan, setelah menganggarkan, dan kami menyetujui anggaran. Selanjutnya pelaksanaan, dan apabila di dalam pelaksanaannya mereka ada permainan dan lain sebagainya. Itukan nanti ada pengawasan, karena itu hak kami,” ujarnya.
Elfianah juga mengatakan apabila ada indikasi KKN maka DPRD akan menyerahkan pada Inspektorat terkait isu – isu tersebut. Adapun untuk selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah menyerahkan ke Inspektorat untuk meneruskan apabila ada tindakan pidananya dan bisa langsung ke APH atau sebagainya.
Menurutnya apabila sudah keterlaluan menurut Inspektorat hal tersebut bisa diserahkan ke APH dan penegak hukum. “Tetapi kalau sudah keterlaluan dalam hal ini menurut Inspektorat, dan benar – benar harus diserahkan ke APH ya monggo. Sebab itu buka urusan kita lagi, tetapi urusan penegak hukum,” ujar Elfianah.
Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah berharap isu – isu tersebut tidak benar terjadi di Pemerintahan Kabupaten Mesuji. “Kalau bisa jangan sampailah, kita kan ingin Kabupaten Mesuji ini baik semuanya. Pelaksanaan anggaran, dan pembangunan di Kabupaten Mesuji berjalan dengan baik, dan bagus semua,” ujar Elfianah.
Namun atas berkembangnya saat ini Isu – isu dugaan terjadinya KKN di Pemerintahan Kabupaten Mesuji pihaknya akan memanggil OPD terkait. “Kami akan panggil OPD terkait, dan kami akan panggil dan pertanyakan kebenarannya dan kami akan turun ke lapangan,” ujar Elfianah.
“Minggu ini kami akan adakan hearing dan kami akan panggil semua pihak terkait yang disampaikan oleh media,” tutup Elfianah. (CL/Red)
