TULANG BAWANG – Ratusan massa yang merupakan ahli waris menduduki lahan perkebunan yang saat ini dikuasai oleh PT Sumber Indah Perkasa (SIP) di wilayah Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Aksi pendudukan tersebut didampingi langsung oleh mantan Anggota DPRD Tulang Bawang, Hamdi, Senin (09/11/2026)
Aksi pendudukan lahan tersebut berlangsung di titik koordinat Muara Nunggal, Sungai Bidada yang mengarah ke Gunung Tiga. Dari pantauan video di lapangan, massa berjumlah kurang lebih 100 orang berkumpul di tengah hamparan kebun sawit dan melakukan pemasangan tenda untuk menduduki lahan yang di kuasai PT SIP.
Dalam keterangannya, Hamdi yang mewakili keluarga ahli waris menjelaskan, tujuan utama pendudukan lahan tersebut adalah untuk menuntut pengembalian hak atas tanah milik leluhur mereka yang diklaim telah dikuasai oleh korporasi selama 35 tahun secara ilegal.
“Tujuan kita menduduki lahan yang pertama, kita minta pengembalian hak keturunan kami. Ini dikuasai oleh perusahaan yang selama 35 tahun ini diusahakan secara ilegal,” ujar Hamdi dalam video pernyataan yang diterima redaksi.
Hamdi menegaskan, pihaknya meminta PT SIP untuk menunjukkan bukti administrasi yang sah apabila mengklaim lahan tersebut adalah tanah negara. Salah satunya adalah bukti pelepasan hak dari almarhum pemilik asal kepada perusahaan.
“Kalaupun perusahaan ada bukti administrasi yang menyatakan tanah negara, kami minta bukti pelepasan hak dari almarhum kepada perusahaan. Kami duduk di lahan ini memang di titik koordinat lahan milik turunan kami,” tegasnya.
Lahan yang disengketakan tersebut, menurut Hamdi, masuk dalam wilayah administratif Kampung Batu Ampar yang kini mengalami perubahan tapal batas dan kembali ke Kampung Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.
Ia menjelaskan, total lahan milik keturunan tersebut seluas 667 hektare. Dari jumlah tersebut, baru 115 hektare yang diselesaikan oleh perusahaan pada tahun 1990. Sisanya seluas 552 hektare hingga hari ini belum diselesaikan dan masih dikuasai PT SIP.
“Yang hak milik kita 552 hektare dari 667 hektare. Yang diselesaikan baru 115 hektare pada tahun 1990. Sisa 552 hektare yang belum diselesaikan itu yang kami tagih hari ini dengan menduduki lahan,” jelasnya.
Hamdi menambahkan, aksi pendudukan lahan ini akan dilakukan untuk jangka waktu tidak terbatas sampai ada itikad baik dari pihak PT SIP untuk membuka diri dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan keluarga ahli waris.
“Untuk jangka waktu kami tidak terbatas manakala PT SIP tidak membuka diri, tidak memberikan niat baik kepada kami, akan kami kuasai lahan kami. Lahan ini tetap menjadi hak milik keluarga kami. Dan kami menghentikan seluruh kegiatan di lahan perkebunan yang bermasalah ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa klaim kepemilikan lahan tersebut bukan mengada-ada, melainkan berdasarkan fakta sejarah, baik secara fisik maupun administrasi yang dimiliki oleh keluarga ahli waris.
Massa yang hadir pada hari pertama sekitar 100 orang dan diperkirakan akan terus bertambah jika pihak perusahaan tidak segera merespon tuntutan tersebut.
“Massa yang hadir kurang lebih 100 orang dan ini akan bertambah. Semakin hari perusahaan tidak membuka untuk menyelesaikan, akan bertambah keluarga masyarakat yang datang,” pungkas Hamdi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen PT SIP dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hak jawab terkait klaim lahan tersebut.(red)
