Cahayalampung.com (Tanggamus) – Setelah warga Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dikecewakan dengan pengurangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dari 154 KPM menjadi 98 KPM di saat masa Pandemi Covid 19.
Karena disaat Pandemi Covid19 ini perekonomian warga mengalami kesulitan, warga yang berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun di tingkat desa, namun beberapa warga tentunya tak puas dengan pemotongan jumlah KPM dan menganggap bantuan di Pekon Tugu Papak tidak tepat sasaran.
Mantan Pj Kepala Pekon Tugu Papak Rita Kurnia Sari menyampaikan bahwa pengurangan KPM tersebut sudah dilakukan sebagaimana mestinya.
“Sebelumnya sudah melalui Musdes yang juga dihadiri tokoh perwakilan warga Tugu Papak,” ujar Rita Melalui Telepon. (21/7/2021)
Namun hanya beberapa perwakilan warga tentunya belum dapat mewakili keinginan seluruh warga Pekon Tugu Papak yang pada saat Pandemi Covid 19 mengalami krisis ekonomi dan harus menerima pemotongan jumlah KPM BLT DD pada tahun 2021.
Belum selesai disitu warga Tugu Papak, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus juga mencurigai adanya dugaan korupsi pembangunan garasi mobil dengan Dana Desa Tahun 2020 yang menghabiskan dana sekitar Rp. 30 juta.
Dengan anggaran sejumlah itu Garasi Mobil tersebut bukannya dibangun di Balai Pekon namun malah dibangun di kediaman Bendahara Pekon Tugu Papak Mesti Eka Indriyani.
Mantan Pj Kakon Rita mengatakan dibangunnya garasi di kediaman Indriyani dengan alasan keamanan.
Namun tentunya pembangunan garasi tersebut dapat menguntungkan pihak Indriyani yang mana selaku pemilik lahan yang dibangun garasi tersebut. Bagaimana tidak jika nantinya Indriyani tidak lagi menjabat sebagai Aparat Pekon dan Mobil milik pemerintah yang tidak lagi diletakan di kediamannya berarti garasi tersebut menjadi milik Indriyani.
Warga yang kaget mendengar pembangunan garasi yang menelan anggaran senilai Rp. 30 juta tersebut meragukan biaya yang seharusnya tidak sebesar itu.
Mantan Pj Kakon Rita kembali menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp. 30 Juta tersebut tidak hanya untuk pembangunan garasi tapi juga sebagai insentif supir ambulance Pekon Tugu Papak dan Pajak Kendaraan tersebut.
“Selain pembangunan garasi juga untuk pembayar insentif, inget insentif bukan gaji ya mas untuk supir ambulance, sekitar 400 atau 500 rupiah perbulannya selama satu tahun,” ujar Rita.
Jika dihitung insentif supir ambulance tersebut sebesar Rp. 400 Ribu per bulan dikalikan 12 bulan menjadi Rp. 4.800.000,- insentif supir di tahun 2020. Dari perhitungan tersebut warga tetap tidak percaya jika menghabiskan anggaran sebesar Rp. 30 Juta.
Marsono Kepala Pekon Tugu Papak yang belum lama dilantik ini juga bingung karena pembangunan garasi tersebut yang menuai polemik oleh warga setempat.
“Bingung saya pak itu pembangunan garasi juga belum dijaman saya, jika harus memindahkan garasi membutuhkan anggaran lagi sama saja buang-buang anggaran,” ujar Kepala Pekon Tugu Papak Marsoni melalui telepon. (21/7/2021)
Pada saat Kepala Pekon dijabat oleh Pj dari Kecamatan tentunya Sekertaris Desa Mad Rofi’i dan Bendahara Indriyani memiliki tanggung jawab yang lebih karena merekalah yang berdekatan secara langsung dengan warga.
Oleh karena itu warga mempertanyakan kinerja Sekdes dan Bendahara Pekon terhadap penggunaan anggaran Dana Desa sejumlah Rp.30 juta yang dinilai tak masuk akal penggunaannya tersebut.
Warga juga berharap kepada aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan Korupsi, agar anggaran pembangunan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Selain pembangunan garasi juga ada isu yang berkembang terkait pembangunan pagar makam di Pekon Tugu Papak yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. (CL/ARY)
