Beranda Lifestyle APBD-P Terlambat Disahkan, Tulangbawang gunakan Perbup

APBD-P Terlambat Disahkan, Tulangbawang gunakan Perbup

330
0
BERBAGI

Cahayalampung.com — Bupati Tulangbawang Winarti berkilah APBD-P bukan tidak disetujui oleh pihak provinsi akan tetapi karena limit waktu sudah lewat dari bulan september 2018 maka kita ambil kebijakan dan sudah koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menggunakan Peraturan Bupati (Perbup).

Walaupun semuanya tidak terakomodir, karena APBD-P sipatnya penataan saja, jelas Winarti usai menghadiri rapat paripurna DPRD tentang pengesahan RKUA-PPAS tahun 2019, Senin (05/11).

Dijelaskan Winarti APBD-P tahun 2018 bukan tidak disetujui sehingga menggunakan Perbub akan tetapi karena limit yang ditetapkan harus selesai di ahir bulan september,  sementara pengesahan APBD-P pada tanggal 4 oktober 2018.

“Pemkab Tulangbawang telah menyerahkan semuanya kepada DPRD untuk menggodok APBD-P tahun 2018, maka saya sentil sekretariat Dewan kenapa tidak mengingatkan Banmus untuk secepatnya dibahas, semuanya kan ada ranah yang harus dibahas, kita dalam hal ini Pemkab tidak bisa ikut terlalu dalam karena barang tersebut sudah di DPRD tentu DPRD lah yang menjadwalkan, mengagendakan,” jelasnya.

Sipatnya pihak eksekutif mengikuti, karena kita harus mengikuti aturan, DPRD memang aturannya membahas, menjadwalkan dan kita harus menunggu dan ketika Perbub ini muncul apa yang menjadi skala prioritas akan kita prioritaskan,” jelasnya.

Sementara itu salah satu anggota DPRD yang tidak ingin di sebutkan namanya,  menyikapi APBD-P tahun 2018 harus menggunakan Perbub, bukan serta merta kesalahan dari anggota DPRD untuk menunda-nunda pembahasan,  pihak DPRD sendiri telah berupaya melakukan pembahasan akan tetapi karena limit waktu yang diperuntukkan untuk melakukan pembahasan sangat pendek jelasnya.

Berdasarkan impormasi yang dihimpun,  dengan adanya Perbub untuk menjalankan APBD-P Kabupaten Tulangbawang tahun 2018, mengingat pengesahan APBD-P tahun 2018 di sahkan pada tanggal 4 oktober 2018.

Sementara mengacu pada Peraturan Mendagri 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 disebutkan, persetujuan bersama gubernur dan DPRD terhadap APBD-P selambat-lambatnya disahkan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau September, sedangkan pengesahan APBD-P tahun anggaran 2018 molor selama 4 hari yakni disahkan pada tanggal 4 oktober 2018 . (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here