Beranda Tulang Bawang Mediasi Sengketa Lahan 552 Hektar Keluarga Huzaini Pekat vs PT SIP di...

Mediasi Sengketa Lahan 552 Hektar Keluarga Huzaini Pekat vs PT SIP di Tulang Bawang Deadlock, Warga Tetap Duduki Lahan

21
0
BERBAGI

TULANG BAWANG – Mediasi sengketa lahan antara Keluarga Huzaini Pekat dengan PT Sumber Indah Perkasa (SIP) yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Tulang Bawang, Senin (16/11/2026), berakhir deadlock.

Warga ahli waris menyatakan tetap akan menduduki lahan objek sengketa seluas 552 Hektar dan menghentikan seluruh aktivitas kebun selama belum ada penyelesaian.

Rapat mediasi tersebut dipimpin Wakil Bupati Tulang Bawang, Hamka Hasan, dan dihadiri Perwakilan Kuasa Hukum PT SIP, Mardianto, Kepala Kantor BPN Tulang Bawang Nikolas Palinggi, S.SiT., M.H, serta perwakilan keluarga Huzaini Pekat yang didampingi Hamdi (Mantan Anggota DPRD Tulang Bawang) dan Rivki Zaini.

Dalam forum tersebut, Hamdi menyampaikan fakta sejarah kepemilikan dan mempertanyakan dasar legalitas penguasaan lahan oleh PT SIP.

“Megang fakta sejarah keturunan tanah yang dikuasai oleh PT. SIP. Kami minta digarisbawahi, tolong dari pihak perusahaan dan di forum yang terhormat ini untuk menampilkan menunjukkan bukti-buktinya,” ujar Hamdi dalam rapat.

Menurut Hamdi, hingga mediasi berlangsung, pihak BPN Tulang Bawang dan PT SIP tidak dapat menunjukkan bukti peralihan hak dari ahli waris berupa Akta Jual Beli (AJB) atau bukti kompensasi yang sah.

“Atas dasar itu keluarga tetap akan menduduki lahan objek sengketa 552 Hektar di PT SIP dan menghentikan aktivitas kebun tersebut, sebelum ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan kewajiban PT SIP kepada pihak keluarga Huzaini Pekat,” tegasnya.

Ahli waris lainnya, Hasan Bambang, menjelaskan sejarah wilayah Kampung Gedung Meneng yang diklaim telah dikuasai sejak zaman Belanda.

Ia menyebutkan batas asli Kampung Gedung Meneng sebelah utara berbatasan dengan Sungai Sidang, sebelum adanya pemekaran wilayah, hingga ke Lebung Taboh dan makam di Gunung Tiga, serta sebelah selatan sampai ke laut. Wilayah tersebut sangat luas sebelum masuknya perusahaan.

Ia juga menyinggung proses kompensasi pada tahun 1990-an, di mana dari sekitar 1.300 hektar, hanya dikompensasi 115 hektar dengan nilai yang sangat kecil, bahkan diibaratkan “lebih murah dari harga kangkung satu ikat”.

“Kami masyarakat kecil, masyarakat kampung, PT ini segala-galanya punya, kami tidak ada punya apa-apa selain daripada iktikad untuk menduduki lahan itu sampai akhir hayatnya,” ujar Hasan Bambang.

Dalam forum tersebut, keluarga sepakat bahwa mereka akan secara resmi menduduki dan menguasai lahan yang selama ini diusahakan oleh PT SIP secara ilegal dan cacat administratif.

“Seluruh unsur pemerintahan di tingkat kabupaten sampai pusat sudah kami tembuskan. Keluarga besar yang duduk di lahan sampai hari ini tetap bertahan. Tetap menghentikan aktivitas kebun, aktivitas panennya, selagi perusahaan tidak memiliki iktikad baik kepada ahli waris,” kata Hamdi.

Keluarga berharap ada keputusan konkret dari forum mediasi tersebut dan meminta perusahaan duduk bersama menyelesaikan kewajiban kepada ahli waris, bukan dengan cara mengombang-ambing masyarakat kecil.

Ditempat yang sama, Nikolas Palinggi, S.SiT., M.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, mengatakan menanggapi tuntutan keluarga ahli waris Huzaini Pekat yang meminta BPN dan PT SIP menunjukkan bukti peralihan hak dan AJB atas lahan 552 Hektar, Nikolas menegaskan pihaknya bekerja sesuai SOP Pertanahan.

“Terkait permintaan untuk masalah warga ini, kami BPN tentunya bekerja sesuai dengan standar operasional pertanahan,”* ujar Nikolas di hadapan forum mediasi yang dipimpin Wakil Bupati Tulang Bawang, Hamka Hasan.

Ia menjelaskan, data-data pertanahan yang diminta warga untuk dipaparkan secara terbuka di forum mediasi tidak dapat ditampilkan karena bersifat rahasia dan dilindungi dokumen.

“Untuk masalah pemaparan atau penunjukan masalah warga, tidak bisa kami tampilkan di sini karena itu adalah rahasia. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertutup, sehingga menjadi rahasia kecuali nanti saat persidangan di pengadilan, atas perintah pengadilan baru bisa kami tunjukkan,” tegasnya.

Terkait tuntutan pengukuran ulang lahan sengketa, Nikolas menjelaskan ada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

“Yang kedua masalah pengukuran ulang, sesuai dengan ketentuan PP 24 Tahun 1997, yang harus melakukan permohonan pengukuran ulang adalah pihak PT SIP, tentunya dengan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Mardianto, Perwakilan Kuasa Hukum PT SIP, menanggapi tudingan dari perwakilan keluarga Huzaini Pekat, Hamdi, Hasan Bambang dan Rivki Zaini yang menyebut HGU PT SIP berada di atas tanah leluhur mereka seluas 552 Hektar dan menyebut perusahaan ilegal, Mardianto menegaskan legalitas perusahaan.

“Menanggapi apa yang disampaikan Pak Hamdi, Pak Bambang, Pak Rivki terkait bahwa HGU PT SIP berada di lokasi tanah almarhum kakek mereka dan penyampaian bahwa PT kami ilegal. Justru karena perusahaan kami legal, maka kami pun juga tidak bisa sembarang memberikan dokumen terkait warkah,” ujar Mardianto.

Ia sejalan dengan pernyataan Kepala Kantor BPN Tulang Bawang bahwa dokumen warkah bersifat tertutup.

“Sebagaimana sudah disampaikan Bapak Kepala BPN, warkah hanya bisa ditunjukkan pada saat diminta oleh pengadilan dan diminta oleh APH terkait adanya tindak pidana atau laporan kepolisian,” jelasnya.

Mardianto juga mempersilakan pihak ahli waris menempuh jalur hukum jika menilai perusahaan ilegal.

“Jika kami dikatakan ilegal menduduki lahan ahli waris, silakan laporkan kami ke kepolisian. Untuk lebih nyaman tanpa ada benturan di lapangan, bapak menyatakan kami dokumen ilegal, kami pun mempunyai dokumen legal untuk perolehan HGU perusahaan. Mari sama-sama kita cek warkah di Pengadilan Negeri tanpa harus ada keributan di areal kebun,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Mardianto membacakan surat yang justru diterima dari pihak ahli waris, yakni surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tertanggal 16 April 1990 perihal pembayaran uang ganti rugi areal pencadangan PT Sumber Indah Perkasa.

Isi surat tersebut, kata Mardianto, jelas menyatakan seluruh Kepala Desa di lokasi untuk menghadirkan pemilik tanah dan tanaman tumbuh untuk menerima pembayaran uang ganti rugi sesuai hasil inventarisasi, dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah kepada Panitia Pembebasan Tanah.

“Surat ini tanggal 16 April 1990, intinya disuruh siapkan pemilik tanah. Dan proses ganti ruginya kami laksanakan tanggal 18 April 1990. Di situ almarhum Bapak Huzaini Pekat ini sudah kami ganti rugi tanahnya seluas 20 hektar, dokumennya ada pada kami,” ungkap Mardianto.

Sementara, lanjutnya, klaim 552 hektar yang disebut belum diganti rugi oleh ahli waris, didasarkan pada Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Gedung Meneng yang baru terbit tahun 1991.

“Pihak ahli waris menyatakan 552 hektar itu belum diganti rugi berdasarkan SKT dari Kepala Desa tahun 1991. Sementara surat ganti rugi kami itu tahun 1990. Jadi ada selisih tahun di situ,” pungkasnya.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Mediasi Konflik Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Tulang Bawang, Senin (16/11/2026), yang dipimpin Wakil Bupati Hamka Hasan.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here