TULANG BAWANG – Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., meminta kekompakan semua elemen masyarakat dalam menyikapi persoalan Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies (SGC), yang telah dicabut oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan kini statusnya menjadi aset milik TNI Angkatan Udara (AU).
Hal itu disampaikan Bupati secara terbuka saat acara Coffee Morning “Sinergi Pemerintah dan Pers dalam Mengawal Pembangunan Tulang Bawang” di Panorama Resort, Sabtu (14/11/2026).
Bupati dengan nada serius mengungkapkan betapa peliknya persoalan tanah seluas lebih dari 133 ribu hektare yang diklaim TNI tersebut.
Bupati mengaku bersama timnya sudah “tawaf” keliling membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian.
“Kalau saya itu sudah, saya dan teman-teman itu sudah tawaf keliling membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian. Kita sudah pernah ke Kementerian, ke KASAU, ke Menhan,” ujar Bupati Qudrotul Ikhwan.
“Ini apa? Ternyata masalahnya sangat pelik. Nyatanya masalahnya pelik,” tegasnya.
Ia menyebut untuk menguraikan duduk persoalan tanah tersebut butuh waktu tidak sebentar, bahkan setengah jam.
Saking pentingnya persoalan ini, Bupati mengaku baru kemarin untuk pertama kalinya dalam sejarah Tulang Bawang, seorang Bupati hadir langsung dalam rapat Pansus DPRD.
“Kemarin kita rapat. Saya hadir menurut DPRD sepanjang sejarah Tulang Bawang rapat Pansus dihadiri Bupati baru kemarin saya. Kenapa saya menganggap ini penting? Penyelesaian masalah tanah 133 ribu lebih yang diklaim TNI ini harus kita selesaikan,” ungkapnya.
Bupati menegaskan kewenangannya sebagai kepala daerah sangat terbatas untuk menyelesaikan konflik agraria sebesar ini.
“Tapi tangan saya terbatas Bapak, kewenangan saya enggak ada. Tapi kalau kita mampu berkolaborasi sama-sama saya yakin 90 persen bisa kita selesaikan karena bukan kewenangan di saya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan di beberapa tempat, baik di Kementerian ATR, Kemenko Polhukam, KASAL maupun Menhan, jika kewenangan diserahkan ke dirinya, ia yakin bisa selesaikan paling lama satu bulan.
“Di beberapa tempat baik itu di Kementerian ATR, Kemenkopolhukam, Kasal maupun Menhan serahkan kewenangan itu ke saya, saya selesaikan satu bulan paling lama. Tapi ini kan undang-undangnya tidak seperti itu. Kewenangan menyelesaikan itu di pemerintah pusat.”
Oleh karena itu, langkah yang harus ditempuh saat ini adalah membangun jejaring dan membentuk opini seluas-luasnya ke pemerintah pusat.
Terkait status HGU SGC yang sudah dicabut ATR/BPN dan kini menjadi milik TNI AU, Bupati berharap seluruh masyarakat Tulang Bawang kompak dan bersatu.
Bupati tidak ingin ada perpecahan di tengah masyarakat. Kepemilikan tanah tersebut harus diperjuangkan bersama-sama melalui jalur yang benar dan kolaborasi semua pihak, bukan dengan cara-cara yang memecah belah.
“Kita harus membangun jejaring dan membentuk opini seluas-luasnya,” pungkasnya.
Acara Coffee Morning tersebut dihadiri puluhan wartawan dari berbagai organisasi pers di Tulang Bawang dengan tema “Menjaga Harmoni, Mengawal Pembangunan Daerah Melalui Informasi yang Akurat dan Konstruktif”.
Sebelum nya Pemerintah Resmi Cabut HGU PT SGC dkk Seluas 85244 Hektare di Lampung
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI Angkatan Udara (TNI AU), dan Aparat Penegak Hukum secara resmi mengumumkan pencabutan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare yang berlokasi di Lampung. Hal itu disampaikan setelah berlangsungnya Rapat Koordinasi instansi terkait pada Rabu 21 Januari 2026 di Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015, 2019, dan 2022 yang secara konsisten menemukan adanya sertifikat HGU atas nama SGC Group di atas tanah milik negara, yaitu Pangkalan Udara (Lanud) Pangeran M. Bunyamin. Berdasarkan audit tersebut, total nilai aset yang dikembalikan kepada negara diperkirakan mencapai Rp14,5 triliun.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan bahwa pencabutan ini dilakukan setelah melalui koordinasi ketat dengan berbagai instansi guna memastikan keputusan diambil dalam koridor hukum yang benar untuk kepentingan bangsa.
“Meskipun saat ini di atas lahan tersebut masih terdapat operasional pabrik gula dan tanaman tebu, seluruh hak atas tanah tersebut akan segera diserahkan kembali kepada Kemhan cq. TNI AU,” ujar Menteri ATR/BPN
Pihak TNI AU sendiri berencana memanfaatkan lahan strategis ini untuk membangun Komando Pendidikan, pembentukan beberapa satuan baru, serta menjadikannya sebagai daerah latihan militer di wilayah Lampung.
Sejalan dengan proses administratif tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memberikan penekanan terkait dimensi hukum pidana dalam kasus ini.
Jampidsus mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan terkait Grup SGC yang hingga saat ini masih berjalan, termasuk mendalami keterkaitannya dengan temuan uang dalam perkara Zarof Ricar.
“Selain itu, Bidang Pidsus juga tengah menyelidiki proses peralihan lahan yang ditarik jauh ke belakang sejak masa BLBI tahun 1997-1998. Proses pembuktian pidana ini berjalan secara terpisah namun tetap memperkuat kebijakan administratif pencabutan HGU yang diambil oleh Menteri ATR/BPN,” ujar Jampidsus.
Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, baik secara persuasif maupun fisik, melalui koordinasi dengan Polri dan TNI AU untuk menghadapi kemungkinan keberatan atau langkah hukum dari pihak perusahaan. Seluruh instansi penegak hukum, termasuk KPK dan BPKP, telah memberikan pandangan hukum yang selaras guna memastikan pengamanan aset negara ini berjalan dengan tuntas dan transparan.(red)
