TULANG BAWANG BARAT – Konflik lahan antara Masyarakat Adat Buay Bulan dengan PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang memanas.
Forum Buay Bulan Bersatu bersama tim advokat berencana menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada Rabu (12/08/2026).
Sebagai bentuk pemberitahuan, Forum Buay Bulan Bersatu didampingi tim advokat telah menyerahkan surat pemberitahuan tertulis kepada Unit Intelkam Polres Tubaba.
3 Tuntutan Utama ke Pemda dan DPRD
Juru Bicara Forum Buay Bulan Bersatu, Aswar Irawan, mengatakan aksi tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah desakan terkait konflik yang belum menemukan penyelesaian.
“Ada beberapa desakan yang akan kami sampaikan kepada pihak Pemda dan DPRD Tubaba terkait konflik antara Masyarakat Adat Buay Bulan dengan PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang,” ujar Aswar, Senin (10/08/2026).
Sejumlah tuntutan yang akan disampaikan di antaranya:
1. Mediasi Konflik: Mendesak Pemkab dan DPRD Tubaba segera mengambil langkah konkret untuk memediasi konflik antara Masyarakat Adat Buay Bulan dan PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang.
2. Penolakan Perpanjangan HGU*: Meminta Pemkab Tubaba tidak memberikan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang seluas 3.819,1292 hektare yang menurut pihak forum telah berakhir pada 2025.
3. Tuntaskan Kewajiban Sosial: Mendesak PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang menyelesaikan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR), plasma 20 persen, serta kewajiban sosial lainnya yang menurut Forum Buay Bulan Bersatu selama puluhan tahun belum tersalurkan kepada masyarakat.
Aswar menyebut massa aksi yang akan dikerahkan diperkirakan mencapai ratusan orang. Massa tersebut berasal dari 13 Tiyuh yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU).
“Diperkirakan sekitar ratusan massa yang akan turun. Insyaallah saya selaku salah satu orator aksi bisa mengendalikan massa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa adanya tindakan anarkis yang dapat memicu kericuhan nantinya,” pungkas Aswar.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Tubaba dan pihak PTPN 1 Regional 7 Unit Usaha Bunga Mayang belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi dan tuntutan tersebut. (red)
