PANARAGAN – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba) terus mempertegas komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.
Sinergi ini mengemuka dalam agenda Entry Meeting yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Panaragan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Tubaba Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., menerima langsung kunjungan Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Lampung, Ade Priyanto, beserta tim. Turut mendampingi jajaran Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Tubaba.
Pertemuan ini menjadi momentum bagi Pemkab Tubaba untuk mengevaluasi dan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Sekda Iwan Mursalin menekankan pentingnya sikap rasional dan keterbukaan dalam merespons kondisi riil fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah realistis agar setiap program kerja tetap memberikan dampak nyata tanpa membebani struktur keuangan daerah.
“Kita harus tahu diri dan rasional dengan kemampuan anggaran yang ada. Jika porsi anggaran tidak memungkinkan, target RPJMD tentu perlu kita review agar tujuannya tetap tercapai secara optimal. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Iwan Mursalin.
Guna menjaga stabilitas arus kas daerah, Pemkab Tubaba terus memprioritaskan alokasi belanja wajib (mandatory spending). Fokus utama diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Di sisi lain, efisiensi dilakukan secara terukur melalui rasionalisasi belanja operasional dan belanja modal non-prioritas. Langkah ini diambil untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak mendasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menjaga kontinuitas pelayanan publik.
Tak hanya tata kelola anggaran, Sekda juga mendorong penguatan penatausahaan administratif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tugas kita adalah memastikan pelaporan kinerja dan SPM berjalan dengan tertib. Saya minta seluruh OPD disiplin dan berkomitmen terhadap target kerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Korwas Bidang APD BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Ade Priyanto, menyambut positif keterbukaan dan sikap proaktif Pemkab Tubaba dalam mengelola fiskal daerah.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan langkah-langkah strategis Pemkab Tubaba. BPKP Perwakilan Lampung siap memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memitigasi risiko keuangan, serta menyelaraskan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN. Hal ini penting agar seluruh instansi dan aparatur dapat berfokus mendukung pencapaian sasaran strategis daerah secara optimal,” ujar Ade Priyanto.
Melalui kemitraan yang solid antara Pemkab Tubaba dan BPKP Lampung, Pemkab Tubaba optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(red)
