BANDAR LAMPUNG – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung mendorong komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di Provinsi Lampung.
Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, menilai maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia menjadi pengingat pentingnya penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, mulai dari pusat hingga daerah.
“Persoalan korupsi harus menjadi pelajaran. Pencegahan harus diperkuat di semua level pemerintahan,” kata Donny, Rabu (21/10/2026).
Menurut Donny, Lampung membutuhkan kesepakatan moral yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, insan pers, dan masyarakat. Komitmen itu harus diwujudkan melalui integritas, transparansi pengelolaan anggaran, serta penindakan setiap penyimpangan sesuai hukum.
“Lampung harus memiliki komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih. Ini bukan hanya tanggung jawab gubernur atau kepala daerah, melainkan tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Ia menegaskan, semangat antikorupsi sejalan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Donny menyebut, di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, momentum membangun budaya antikorupsi perlu diperkuat melalui kebijakan nyata, keteladanan pemimpin, dan sistem pengawasan yang efektif.
Pembangunan, kata dia, tidak cukup diukur dari infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas penyalahgunaan wewenang.
SMSI Lampung, lanjut Donny, siap mendorong penguatan kesadaran antikorupsi melalui peran perusahaan media siber dan pemberitaan yang profesional, berlandaskan fakta, prinsip jurnalistik, asas praduga tak bersalah, dan ketentuan hukum.
Ia juga berharap KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian terus memperkuat koordinasi pencegahan dan penindakan korupsi sesuai kewenangan.
“Pers harus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih. Kritik harus berdasarkan fakta, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme hukum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Donny didampingi Sekretaris SMSI Lampung Hi. Senen, Ketua Harian Fajar Arifin, serta Wakil Ketua Ahmad Syarid dan Herzoli Rizwan.
Donny menambahkan, komitmen Lampung bebas korupsi membutuhkan kerja sama kuat antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
Ia menyoroti peran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., dalam mendukung koordinasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Menurutnya, soliditas kepemimpinan harus diikuti mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat diuji publik.
“Semua unsur harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Lampung yang maju dengan pemerintahan yang bersih. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata dan integritas,” pungkasnya.(red)
