PANARAGAN – Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Ir. Novriwan Jaya, S.P., bersama Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tubaba dalam rangka Pembicaraan Tingkat I atas 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD dan 8 Raperda Pemerintah Daerah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tubaba.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian tanggapan Pemerintah Daerah terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD, yaitu: satu, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual, dua Raperda tentang Pelestarian Budaya Lampung dan Bahasa Daerah di Lembaga Publik, tiga, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peternak dan Pembudi Daya Ikan.
Pemerintah Daerah menyatakan menerima ketiga Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama Tim Propemperda Pemerintah Daerah dan Bapemperda DPRD guna harmonisasi dan pemantapan konsepsi.
Untuk Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual, Pemkab menekankan pentingnya upaya yang mengedepankan asas kemanusiaan, non-diskriminasi, dan kerahasiaan medis, disertai penguatan promosi kesehatan, edukasi berbasis komunitas, dan penguatan kelembagaan lintas sektor.
Sementara pada Raperda Pelestarian Budaya Lampung dan Bahasa Daerah, Pemda mendorong penerapan Bahasa Lampung yang mendampingi Bahasa Indonesia pada papan nama instansi, layanan publik, dan forum seremonial daerah secara bertahap dan konsisten, dengan melibatkan Penyimbang Adat, Lembaga Adat Lampung, budayawan, dan akademisi.
Pada Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peternak dan Pembudi Daya Ikan, Pemkab menekankan pentingnya perlindungan usaha, akses modal dan teknologi, kepastian harga pasar, perlindungan lahan, serta asuransi gagal panen. Pemda juga mendorong regenerasi petani melalui program Petani/Peternak Milenial.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD dan jawaban Pemerintah Daerah atas 8 Raperda usulan Pemkab Tubaba, yang meliputi Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), perubahan Perda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh, Perangkat Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), perubahan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Bupati Novriwan Jaya menyampaikan, Pemerintah Daerah pada prinsipnya sependapat dengan saran dan masukan dari Fraksi-Fraksi DPRD.
Terkait Raperda RPPLH, Pemkab menegaskan pentingnya pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi lingkungan hidup.
Untuk regulasi pemerintahan Tiyuh, Pemkab berkomitmen mewujudkan pemilihan Kepalo Tiyuh yang demokratis, transparan, akuntabel, dan netral. Pengaturan Perangkat Tiyuh diarahkan pada prinsip objektivitas, profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum.
Pada Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Pemda menekankan pentingnya efektivitas implementasi melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pelibatan pengelola fasilitas serta masyarakat dalam pengawasan.
Sedangkan pada Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui perluasan basis pajak dan restrukturisasi jenis pajak yang kurang potensial, bukan dengan kenaikan tarif yang membebani masyarakat. Pemungutan akan dilakukan secara transparan, adil, mudah, dan berbasis data, disertai peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi-Fraksi DPRD menyambut baik tanggapan Pemerintah Daerah dan menyatakan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan tahap berikutnya.
Seluruh Raperda akan dibahas melalui rapat-rapat khusus antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk penyempurnaan konsepsi. Bupati berharap proses pembahasan dapat berjalan sinergis sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.(red)
