LAMPUNGTIMUR–Anggota DPR RI Komisi V, Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. Sekaligus juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) meninjau Jembatan Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, yang rencananya segera akan direalisasikan pembangunannya pada tahun 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Hanan Rozak, didampingi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung bersama Anggota DPRD Provinsi Lampung Adhitia Pratama (Fraksi Golkar), Musannif Effendi Yusnida SH MH Wakil Sekretaris Hukum dan Ham DPD Golkar Provinsi Lampung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Ariyan Putra Marga, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Timur Kemari, serta Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur Rama, Camat Way Bungur Lusi Apriana, Bhabinkamtibmas Kali Pasir Polsek Way Bungur dan Kades Kali Pasir serta Perangkat desa.
Peninjauan Jembatan Kali Pasir dilakukan sebagai bentuk komitmen DPR RI dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Lampung Timur.
Usai meninjau jembatan, rombongan melanjutkan kegiatan ke Pondok Baitul Rohman untuk melihat secara langsung bantuan Pemerintah berupa Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Tahun 2025. Dari hasil pembudidayaan tersebut, kelompok telah berhasil memanen sebanyak 1 ton ikan lele.
Hanan Rozak menyampaikan apresiasi atas keberhasilan budidaya ikan lele tersebut dan berharap ke depan hasil produksi dapat terus meningkat. Ia juga menyampaikan rencana dukungan lanjutan berupa bantuan induk ikan lele guna menunjang kegiatan pembenihan, “sehingga keberlanjutan dan kemandirian ekonomi masyarakat dapat semakin diperkuat,” tuturnya.
“Kita berharap program ini tidak hanya berhenti pada pembesaran ikan, tetapi juga berkembang ke pembenihan agar hasilnya lebih maksimal dan berkelanjutan,” ujar Hanan, Senin 2 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.(red)
