Tulangbawang Barat, (SMSI)–Kasus dugaan penunggakan pembayaran material proyek desa kembali mencuat. Kali ini, Kepala Tiyuh Balam Asri, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), belum melunasi pembayaran material pembangunan kepada pihak CV. Anugerah Bersama, selaku pemasok material batu.
Lia, perwakilan dari CV. Anugerah Bersama, menyampaikan kekecewaannya kepada awak media. Menurutnya, hingga kini pembayaran material batu yang dijanjikan pada pencairan Dana Desa (DD) tahap dua belum juga dilakukan oleh kepala tiyuh, Hendro.
“Saya sudah beberapa kali berkunjung ke kantor dan rumah Pak Hendro, tapi tidak pernah ketemu. Pada saat di hubungi via telepon juga tidak direspons,” ujar Lia, kepada awak media dengan nada kecewa, Sabtu (26/10).
Lebih lanjut, Lia menuturkan bahwa dirinya sempat mencoba berkomunikasi dengan perangkat tiyuh, namun tidak mendapat kejelasan apa pun.
“Mereka hanya bilang tidak tahu soal hutang material batu itu dan menyarankan saya menemui langsung Pak Hendro,” tambahnya.
Lia mengaku sudah berupaya mencari jalan tengah dengan melaporkan masalah ini kepada beberapa anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Way Kenanga, namun hingga kini tidak ada tanggapan dari pihak terkait.
“Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan dan tidak ada itikad baik dari Hendro, saya akan melaporkan permasalahan ini ke Inspektorat dan Polres Tubaba,” tegas Lia.
Sebelum berita ini diterbitkan, tim media mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Tiyuh Balam Asri, baik melalui kunjungan ke rumah maupun via telepon. Namun, Hendro tidak merespons sama sekali.
Diketahui, anggaran DD untuk setiap tiyuh telah tersusun rapi dalam APBDes, baik kegiatan fisik maupun non-fisik. Anehnya, Hendro berdalih menunggu pencairan DD tahap dua, padahal dana tersebut telah cair beberapa bulan lalu.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, kemana sebenarnya aliran dana pembangunan itu, sampai hutang matrial batu belum terbayarkan?
Beberapa warga menilai bahwa sebagian dana desa di Tiyuh Balam Asri diduga digunakan untuk kepentingan pribadi kepala tiyuh, sehingga menimbulkan tunggakan kepada pihak suplier.
Seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kalau benar dananya sudah cair, tapi masih berhutang ke pihak ketiga, berarti ada yang tidak beres dalam pengelolaan DD ini, perlu di audit,” ucap warga yang enggan disebut namanya.
Kasus ini diharapkan segera ditangani oleh Inspektorat Tulangbawang Barat dan Unit Tipikor Polres Tubaba, agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.
“Kami masyarakat ingin transparansi dan kejelasan. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar warga lainnya.
Sebagai solusi, masyarakat dan pihak terkait berharap agar dilakukan audit terbuka terhadap penggunaan DD Tiyuh Balam Asri, serta mediasi antara pihak CV. Anugerah Bersama dengan Pemerintah Tiyuh untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran secara adil dan transparan.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi seluruh kepala desa (tiyuh) agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran publik. DD merupakan hak masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.(red)
